KOTA MALANG, jurnalnusa.com — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang menunjukkan optimisme tinggi dalam mencapai target penerimaan pajak daerah tahun 2026.

Meski dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran dan pengurangan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Bapenda memastikan target pajak tetap realistis dan terukur.

Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto, menyatakan bahwa sejak hari pertama kerja di tahun 2026, pihaknya langsung bergerak cepat memetakan strategi untuk mengamankan dan mengoptimalkan pendapatan daerah.

Baca juga: AHY Bertekad Satukan Visi Tanah Ulayat di Indonesia dan ASEAN

“Hari pertama kerja di 2026 ini kami langsung kumpulkan tim. Strategi sudah kami siapkan, dan langkah-langkah cepat langsung dieksekusi. Target kami jelas, pendapatan pajak harus tercapai,” ujar Handi, Jumat (16/1/2026).

Menurutnya, pajak daerah kini menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan Kota Malang, seiring berkurangnya TKD yang nilainya mencapai sekitar Rp300 miliar. Kondisi ini justru mendorong Bapenda untuk bekerja lebih inovatif dan efisien.

“Dengan optimalisasi sistem E-tax, kami melihat peningkatan kepatuhan dan transparansi wajib pajak, khususnya dari sektor restoran dan hotel. Ini menjadi modal kuat untuk mencapai target 2026,” jelasnya.

Handi menegaskan, di tahun 2026 Bapenda mengandalkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang telah terbukti efektif pada tahun-tahun sebelumnya.

Pendekatan ini dilakukan melalui pemutakhiran data wajib pajak, pengawasan transaksi secara digital, serta perluasan basis pajak baru.

Meski terdapat sejumlah kebijakan yang berpotensi menekan penerimaan, seperti BPHTB gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), BPHTB gratis program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta PBB gratis untuk ketetapan Rp30 ribu ke bawah, Handi memastikan target tetap dapat dikejar.

“Kami sudah menghitung dan memetakan potensi. Walaupun ada kebijakan yang mengurangi pendapatan, target 2026 justru kami tetapkan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Kami optimistis bisa tercapai,” tegasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan pencapaian target pajak daerah akan berdampak langsung pada keberlanjutan pembangunan dan program prioritas Pemerintah Kota Malang.

“Pendapatan pajak yang optimal akan kembali ke masyarakat, termasuk untuk mendukung program unggulan Wali Kota seperti Rp50 juta per RT atau RT Berkelas. Semua itu bersumber dari pajak masyarakat,” ujarnya.

Handi pun mengajak seluruh warga Kota Malang untuk terus mendukung pembangunan dengan membayar pajak secara jujur dan tepat waktu.

“Pajak itu gotong royong. Kalau semua taat, pembangunan Kota Malang akan berjalan maksimal dan target 2026 bisa tercapai,” pungkasnya. (ADV)

Pewarta: Rendika Rakita Dewa
Editor: Doi Nuri