Kota Malang, JN — Digitalisasi pajak daerah yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menjadi rujukan dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), 2025.

Hal ini dikarenakan Bapenda Kota Malang mengalami lonjakan PAD paling tajam di semester I tahun 2025 dengan sistem digital.

Sekretariat Pusat APEKSI memusatkan kegiatan di Kota Malang, menghadirkan setidaknya 98 kota anggota APEKSI. Kamis (6/11/2025) sore.

Baca juga: Pertahankan Disertasi Doktoral Selama 3 Jam, AHY Lulus dengan Nilai A Sempurna

Kepala Bapenda Kota Malang, Dr Handi Priyanto menegaskan jika Kota Malang menjadi satu-satunya kota non-ibu kota provinsi dan bukan kota penyangga yang masuk dalam 10 besar nasional peningkatan PAD.

“Dari sepuluh kota, lima adalah ibu kota provinsi dan empat lainnya kota penyangga seperti Tangerang. Kota Malang satu-satunya yang berdiri sendiri, dan itu menjadi alasan kami ditunjuk sebagai tuan rumah,” ujar Handi.

Menurut data Kementerian Keuangan, PAD Kota Malang mengalami akselerasi luar biasa. Dari Rp350 miliar pada tahun 2021, melonjak menjadi Rp700 miliar pada tahun 2024. Rata-rata peningkatan mencapai Rp70-100 miliar per tahun.

Handi menegaskan bahwa digitalisasi menjadi faktor utama dalam peningkatan ini, dan anggota Apeksi datang langsung untuk menyaksikan digitalisasi yang dilakukan Bapenda Kota Malang.

“Digitalisasi meminimalisir potensi kebocoran. Contohnya pada sektor restoran, dulu pendapatan pajaknya hanya Rp40 miliar per tahun. Setelah digitalisasi, tahun 2024 mencapai Rp163 miliar,” jelasnya.

Pada sektor pajak kendaraan misalnya, Kota Malang masih menerima hasil dari provinsi. Namun, Bapenda berupaya memfasilitasi penarikan pajak melalui RT, RW, dan kelurahan.

Salah satu tantangan adalah kendaraan milik mahasiswa yang masih menggunakan pelat luar kota.

“Kami sedang mencari cara agar ratusan ribu mahasiswa bisa menggunakan pelat Kota Malang. Ini potensi besar yang belum tergarap,” ujarnya.

Dalam hal keamanan digital, Bapenda Kota Malang membangun server dan sistem keamanan sendiri tanpa bergantung pada sarana prasarana Kominfo. Langkah ini diambil untuk memastikan kendali penuh atas sistem dan data.

Bapenda Kota Malang fokus pada peningkatan kualitas data, dalam ruang fiskal yang semakin sempit.

Upaya ini dilakukan untuk mencegah akun ganda, penyalahgunaan di lapangan, dan memastikan setiap rupiah pajak masuk secara transparan.

“Setiap rupiah dari pajak digunakan untuk pembangunan. Jalan, jembatan, sekolah-semua berasal dari PAD. Maka akurasi dan efisiensi jadi prioritas,” pungkasnya.

Bapenda Kota Malang telah menjalin kerja sama dengan lima kota, termasuk Pekanbaru, Lombok Barat, Bangkalan, dan Kuningan, untuk berbagi aplikasi digital pengelolaan PAD secara gratis.

Begitu juga dengan Kota Tasikmalaya, Lhokseumawe, Palembang, Manado, Kendari, dan Kupang juga menyatakan minat untuk melakukan MoU dan mengadopsi sistem digital Kota Malang. (ADV)

Pewarta: Rendika Rakita Dewa
Editor: Doi Nuri