Realisasi Pajak Kota Malang Lampaui Target, DPRD Apresiasi Optimalisasi dan Penguatan Sistem Digital
Jumat, 02 Januari 2026 - 08:34
Realisasi Pajak Kota Malang Lampaui Target, DPRD Apresiasi Optimalisasi dan Penguatan Sistem Digital
Jumat, 02 Januari 2026 - 08:34 | 1085
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji. Jum'at (2/1/2025). (Foto: Facebook Bayu Rekso Aji)
Kota Malang, JN — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang berhasil melampaui target realisasi pajak daerah tahun 2025.
Hingga 31 Desember 2025, pendapatan pajak tercatat mencapai Rp 890.205.722.906,61 atau sekitar 103 persen dari target yang telah ditetapkan.
Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji. Namun demikian, DPRD tetap menyoroti masih adanya sejumlah pekerjaan rumah dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah.
“Secara umum kami mengapresiasi kinerja Bapenda. Namun ada tiga jenis pajak yang realisasinya belum mencapai 100 persen. Ini harus menjadi bahan evaluasi serius agar optimalisasi pajak tidak timpang dan potensi pendapatan daerah bisa digali secara lebih merata,” ujar Bayu.
Selain soal capaian, Komisi B DPRD Kota Malang juga menekankan pentingnya tindak lanjut rekomendasi DPRD terkait penambahan sekitar 1.000 unit perangkat e-tax pada wajib pajak.
Politisi PKS itu menilai kebijakan tersebut harus dijalankan secara sungguh-sungguh dan terukur guna memperkuat transparansi sekaligus mencegah kebocoran penerimaan pajak daerah.
Menurut Bayu, penguatan sistem digital tidak cukup hanya dengan pemasangan perangkat, tetapi harus diiringi dengan kesiapan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional.
“Tanpa dukungan SDM yang memadai, pemasangan e-tax dikhawatirkan tidak akan berjalan optimal dan hanya menjadi pemenuhan target administratif semata,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bayu menegaskan bahwa pada tahun 2026, pajak daerah akan menjadi tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang.
Hal ini seiring dengan menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, DPRD Kota Malang berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pendapatan daerah agar semakin kuat, adil, dan berkelanjutan.
“Kemandirian fiskal daerah harus diperkuat demi menjaga kesinambungan pembangunan serta kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kota Malang,” pungkasnya. (ADV)
Pewarta: Rendika Rakita Dewa
Editor: Doi Nuri