Watak Demokratis Para Wakil Rakyat di DPRD Kota Malang, Membaur dalam Mahkamah Rakyat
Rabu, 19 Februari 2025 - 07:52
Watak Demokratis Para Wakil Rakyat di DPRD Kota Malang, Membaur dalam Mahkamah Rakyat
Rabu, 19 Februari 2025 - 07:52 | 1364
Mahkamah Rakyat di Kota Malang tetap berlangsung dalam kondisi hujan lebat, massa desak DPRD soal kebijakan efisiensi. Selasa, (18/2/2025). (Zara/JN)
Kota Malang, JN – Ribuan mahasiswa dan aktivis yang tergabung dalam gerakan Indonesia Gelap menggelar demonstrasi di Alun-Alun Tugu Kota Malang, Selasa (18/2/2025).
Meski diguyur hujan, massa tetap bertahan dan menyuarakan protes terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Aksi yang bertajuk 'Mahkamah Rakyat' itu semakin humanis, ketika para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, turun duduk bersila dan membaur bersama rakyat.
|
Baca juga:
Pasar Murah Ramadan di Kantor Kejari Batu |
Sebagai informasi, demonstran menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap sektor pendidikan. Menurut mereka, program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru dilakukan dengan mengorbankan anggaran pendidikan, yang dinilai sebagai sektor krusial bagi masa depan bangsa.

"Kami sudah turun ke jalan sejak 2019, tapi kebijakan yang dibuat pemerintah tidak pernah berpihak kepada rakyat. Janji-janji mereka hanya sekadar omong kosong," kata salah satu demonstran, Gilang Dalu.
Selain menyoroti pendidikan, massa juga mengkritik berbagai isu yang belum terselesaikan, seperti RKUHP Omnibus Law, kenaikan harga BBM, serta krisis energi.
Mereka menilai bahwa DPRD Kota Malang belum menunjukkan sikap tegas dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

Menanggapi aksi ini, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyatakan bahwa kebijakan efisiensi memang memicu perdebatan, tetapi langkah tersebut diambil untuk menjaga keberlanjutan program-program pemerintah.
"Kami memahami kekhawatiran masyarakat, terutama terkait pendidikan. Kami berupaya memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengorbankan sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan," jelas Amithya.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD telah berdiskusi dengan berbagai pihak, termasuk mahasiswa, guna memastikan kebijakan yang diambil tetap berpihak pada masyarakat.

"Kami fokus mengurangi pengeluaran yang tidak esensial, seperti penyewaan gedung untuk kegiatan non-pemerintah, agar anggaran tetap dapat dialokasikan ke sektor yang lebih penting," tambahnya.
Aksi demonstrasi ini berlangsung damai meskipun sempat terjadi ketegangan dalam diskusi antara massa dan perwakilan DPRD.
Mahasiswa berjanji akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar tidak merugikan rakyat, terutama dalam bidang pendidikan. (*)
Pewarta : Zara Putri Islamia Aiska
Editor : Doi Nuri