Nasional, JN — Tragedi kemanusiaan akibat bencana alam di Pulau Sumatra terus menyisakan duka mendalam. Hingga Kamis (1/1/2026), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban jiwa akibat banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) kembali bertambah.

Berdasarkan data sementara terbaru BNPB, total korban meninggal dunia kini mencapai 1.157 jiwa, meningkat dari sehari sebelumnya yang tercatat 1.154 orang.

Ribuan keluarga terdampak masih menunggu kepastian nasib anggota keluarganya di tengah proses pencarian yang terus berlangsung.

Baca juga: Mayat Pria Ditemukan Membusuk di Kamar Kos Kota Batu

Korban meninggal dunia terbanyak tercatat di Aceh sebanyak 530 orang, disusul Sumatra Utara 365 orang dan Sumatra Barat 262 orang.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi (Kapusdatin) BNPB, Abdul Muhari, menegaskan bahwa operasi pencarian korban masih terus dilakukan oleh tim gabungan bersama masyarakat.

“Total rekapitulasi korban jiwa meninggal dunia dari 1.154 jiwa per kemarin, menjadi per hari ini 1.157 jiwa. Operasi pencarian masih terus dilakukan sampai kita mengupayakan jumlah korban yang masih masuk daftar pencarian orang berkurang seminimal mungkin,” ujarnya, dikutip dari kanal YouTube BNPB, Kamis.

Selain korban meninggal, sebanyak 165 orang masih dinyatakan hilang, dengan rincian 31 orang di Aceh, 60 orang di Sumut, dan 74 orang di Sumbar. Di balik angka tersebut, ratusan keluarga masih menanti kabar dengan harapan yang belum padam.

Bencana ini juga memaksa ratusan ribu warga meninggalkan rumah mereka. BNPB mencatat jumlah pengungsi mencapai 380.360 orang, dengan mayoritas berada di Aceh sebanyak 365.655 orang, disusul Sumut 13.770 orang, dan Sumbar 9.935 orang.

Banyak pengungsi saat ini masih bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan infrastruktur yang rusak serta menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak.

Sejauh ini, 23 kabupaten/kota telah menetapkan status transisi darurat ke pemulihan, yang tersebar di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Namun, 7 daerah lainnya masih dalam proses penetapan status tersebut.

Sedangkan di tengah upaya pemulihan, perhatian terhadap koordinasi lintas lembaga juga terus diperkuat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memutuskan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera yang akan berkantor di Aceh sebagai pusat koordinasi.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa pembentukan Satgas ini bertujuan memastikan seluruh langkah pemulihan berjalan terkoordinasi dan fokus.

“Kami harapkan ada perwakilan kementerian dan lembaga yang ikut berkantor di sini agar koordinasi lebih cepat dan perkembangan di lapangan bisa terus dipantau,” ujar Dasco saat memimpin rapat koordinasi Satgas di Aceh, Selasa (30/12/2025).

Langkah DPR tersebut juga mendapat dukungan dari berbagai pihak. Direktur Eksekutif GREAT Institute, Sudarto, menilai pembentukan Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera sebagai langkah strategis untuk merespons situasi kemanusiaan yang berkembang.

“Riset berbasis big data kami menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang rendah terhadap penanganan bencana di Sumatera. Pembentukan Satgas ini merupakan langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan publik,” kata Sudarto dalam keterangan tertulisnya.

Ia berharap kehadiran Satgas yang berkantor langsung di wilayah terdampak mampu memperkuat komunikasi publik, meredakan ketegangan sosial, serta menghadirkan kembali rasa kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang berduka.

Tragedi ini menjadi pengingat bahwa pemulihan pascabencana bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang pemulihan martabat, rasa aman, dan harapan hidup masyarakat yang terdampak. (**)

Pewarta: Rendika Rakita Dewa
Editor: Doi Nuri