Kota Malang, JN – Anggota DPRD Kota Malang dari Komisi C, Sony Rudiwiyanto diskusikan permasalahan aset masyarakat, pada agenda serap aspirasi atau reses.

Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Widya Bakti, Jalan Guntur Nomor 1, Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

Dalam sambutannya, Sony Rudiwiyanto menyampaikan rasa syukur atas kesempatan bertemu langsung dengan masyarakat dalam agenda reses ini.

Baca juga: Krisdayanti Kembalikan Formulir Pendaftaran Bacakada Kota Batu Via Zoom

Ia menegaskan, bahwa momen ini menjadi ajang penting untuk mendengar keluhan serta masukan dari warga, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan aset daerah. 

Salah satu isu utama yang disampaikan dalam reses ini adalah terkait status aset tanah warga yang belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun izin sewa.

Sony menjelaskan, bahwa banyak warga di wilayah Klojen, khususnya di kawasan Oro-Oro Dowo dan Kasin, yang merasa resah karena belum memiliki kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati. 

"Khusus di Oro-Oro Dowo, ada permasalahan terkait tanah makam yang hingga kini belum memiliki sertifikat resmi. Sedangkan di Kasin, terdapat 25 bidang tanah yang sejak tahun 2001 belum memiliki SHM," ujar Sony. 

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Sony menghadirkan pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam reses ini.

BKAD menjelaskan bahwa setiap kasus harus dikaji terlebih dahulu, mengingat regulasi pertanahan yang terus mengalami perubahan, terutama aturan yang berlaku setelah tahun 1995.

Sebagai informasi, pada agenda reses ini Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, serta Kabid BKAD Kota Malang, Eko Fajar turut hadir.

Selain itu, hadir pula tokoh masyarakat, serta perwakilan umat Katolik, di antaranya Romo Rekan, Bapak Joko Purnomo, Ketua DPP Gereja Ijen, Ketua Wilayah, dan Ketua Lingkungan Paroki Ijen, Paroki Kayutangan serta dari Paroki Leli. 

Selain isu pertanahan, warga juga menyampaikan keluhan terkait fasilitas Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Oro-Oro Dowo, Malabar, dan Penanggungan RW 4.

Sony menyatakan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan renovasi guna meningkatkan kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekitar. 

Menutup acara, Sony menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi warga, terutama dalam hal kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati.

"Saya memahami kekhawatiran warga yang ingin segera mendapatkan sertifikat tanahnya. Oleh karena itu, saya akan terus berupaya memfasilitasi penyelesaian masalah ini melalui jalur yang sesuai dengan regulasi yang ada," pungkasnya. 

Acara reses ini juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab, di mana warga menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, termasuk terkait program Universal Health Coverage (UHC) dan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Sony berharap hasil dari reses ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk kebijakan yang lebih baik di masa mendatang.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batu Amithya Ratnanggani Sirraduhita, dalam kesempatan yang sama juga menjelaskan peran masing-masing komisi di DPRD.

Ia menyoroti bahwa Komisi D bertugas menangani kesejahteraan rakyat, termasuk pendidikan dan kesehatan, sementara Komisi C, tempat Sony bertugas, lebih fokus pada infrastruktur dan aset daerah. (*)

Pewarta : Zara Putri Islamia Aiska
Editor : Doi Nuri