Kota Malang, JN – Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan kembali digelar dalam diskusi publik yang menghadirkan Ahmad Irawan SH MH, anggota Komisi II DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Malang Raya.

Acara ini berlangsung pada Sabtu (22/2/2025) di Resto Kertanegara, Kota Malang, dengan dihadiri oleh akademisi, praktisi, awak media, serta perwakilan berbagai organisasi pers. 

Dalam diskusi yang membahas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tersebut, Ahmad Irawan menekankan pentingnya budaya diskusi dan silaturahmi dalam masyarakat Malang.

Baca juga: Pasca Postingan Mundur Pencalonan, PDI Perjuangan Pastikan KD Tetap Maju Kontestasi

Menurutnya, kebiasaan ngopi dan berdiskusi sudah menjadi tradisi yang dapat menjadi jembatan dalam menyerap aspirasi masyarakat. 

"Diskusi dan ngopi adalah bagian dari budaya masyarakat Kota Malang. Ini menjadi ruang terbuka untuk menampung gagasan serta menyampaikan informasi penting, khususnya mengenai peran legislasi di DPR RI," ujar Irawan. 

Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang selama ini menjadi program unggulan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kota Malang disebut sebagai daerah yang patut diapresiasi karena pencapaiannya dalam program ini. 

 

Namun, Irawan mengungkapkan bahwa alokasi program PTSL untuk Malang Raya akan mengalami pengurangan akibat efisiensi anggaran. 

"Transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo membawa sejumlah perubahan kebijakan, termasuk dalam hal efisiensi anggaran. DPR dan pemerintah akan terus mengkaji alokasi anggaran agar tetap berpihak kepada kesejahteraan masyarakat," jelasnya. 

Sementara itu, Dr Ahmad Nur Ahmadi, akademisi dari Universitas Negeri Malang, menyoroti kesenjangan pendidikan di Malang Raya.

Ia menilai bahwa ada perbedaan signifikan dalam kualitas serta fasilitas pendidikan di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. 

"Kota Malang memiliki kultur pendidikan yang berbeda dibanding daerah sekitarnya. Sebagai kota pendidikan, sudah seharusnya ada upaya untuk menyelaraskan kualitas di berbagai lini, termasuk fasilitas dan akses belajar mengajar," ungkapnya. 

Ahmad Nur Ahmadi juga mengapresiasi budaya diskusi di Malang yang dianggapnya sebagai bagian dari karakter kota pendidikan.

Dengan adanya diskusi seperti ini, berbagai permasalahan di masyarakat dapat dibahas secara terbuka demi mencari solusi yang terbaik. 

Acara diskusi ini dihadiri oleh sejumlah tokoh, termasuk Kepala BPN Kota dan Kabupaten Malang, Direktur Utama Jatim Times, serta perwakilan dari AJI, IJTI, PWI, dan JMSI Malang.

Diskusi berlangsung interaktif, dengan peserta yang turut memberikan pandangan terkait kebijakan publik dan isu-isu strategis di Malang Raya. (*)

Pewarta : Zara Putri Islamia Aiska
Editor : Doi Nuri