Kota Malang, JN – Beberapa waktu lalu, di sosial media viral seorang polisi yang berseteru dengan dua debt collector. Bahkan hingga terjadi penembakan kepada debt collector yang ingin menagih hutang.

Dari kejadian itu, banyak pertanyaan muncul tentang  debt collector, salah satunya terkait seberapa jauh kewenangannya dalam menagih hutang?

Hal itu juga menarik perhatian dosen hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Dwi Ratna Indri Hapsari SH MH.

Baca juga: Rumor Suap Kasus 30 Kg Sabu oleh Warga Kota Batu Disanggah Kapolresta Sidoarjo

Menurutnya, istilah debt collector sebenarnya mengambil dari bahasa asing yang artinya penagih hutang atau pengumpul hutang.

Indri menjelaskan, adapun kegiatan ini biasanya berhubungan dengan perusahaan pembiayaan. Tentu di dalamnya ada konsumen yang meminjam dan harus membayar pinjamannya.

"Begitupun dalam kegiatan pinjaman online maupun pembiayaan dengan kartu kredit," katanya.

Sebenarnya, masih kata Indri, tidak ada peraturan yang menuliskan terkait kewajiban bank untuk memiliki penagih hutang, baik di peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan maupun Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi.

"Meski begitu, bank bisa menggunakan penyedia jasa penagihan yang bukan dari bagian bank," lanjut dia.

Indri menjelaskan, bahwa debt collector merupakan kegiatan yang legal. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Berawal dengan keharusan berada di bawah payung badan hukum seperti PT, koperasi, dan lainnya. Kemudian juga memiliki izin usaha serta sumber daya manusianya juga harus berlisensi.

“Jadi debt collector tidak hanya berpostur besar dan berparas garang, tapi yang elbih penting adalah sudah memenuhi syarat sebagai penagih hutang,” tambahnya.

Tak hanya itu, dalam proses penagihan, Indri menegaskan bahwa debt collector harus memperhatikan etika.

"Apalagi permasalahan yang sering terjadi terkait penagih hutang adalah aspek etika," ungkap dia.

Dalam Surat Edaran OJK No. 19/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, disebutkan bahwa penagih harus menggunakan kartu identitas resmi dilengkapi dengan foto diri.

Indri memaparkan, debt colector tidak diperkenankan menggunakan cara ancaman, kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan peminjam.

“Penagihan tidak boleh menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Hindari penggunaan kata atau tindakan yang mengintimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), harkat, martabat, dan harga diri," urainya

Hal yang dimaksud Indri, berlaku baik ketika berada di dunia fisik maupun di dunia maya (cyber bullying) kepada peminjam atau kerabat.

"Penagihan juga tidak dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu. Hanya dapat dilakukan melalui jalur pribadi, di tempat alamat penagihan, atau domisili peminjam,” katanya.

Melihat peraturan tersebut, maka seorang penagih atau debt collector harus mampu mematuhi berbagai peraturan.

Dengan begitu, tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat preoses penagihan.Adapun bagi jasa penagih yang melanggar aturan penagihan pastinya akan mendapat ditindak pidana.

“Menjadi seorang penagih hutang adalah pekerjaan yang legal selagi mematuhi koridor yang telah diatur," tutur dosen muda ini.

Indri mengimbau, kinerja debt colector jangan sampai bertentangan dengan etika yang sudah ditentukan. Sebab pada sisi lain, sebagai debitur, harusnya bisa mengukur kemampuan diri, apakah mampu membayar utang di kemudian hari.

"Jika merasa tidak mampu, maka lebih baik tidak melakukan pinjaman daripada harus berurusan dengan penagih hutang atau jasa pembiayaan,” tutupnya. (**)

Pewarta: Michele Z Sima 
Editor: Doi Nuri