KOTA BATU, jurnalnusa.com — Pemerintah Kota Batu terus berupaya mengoptimalkan kepesertaan aktif program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai bagian dari komitmen menghadirkan keadilan sosial dan menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Upaya tersebut disampaikan dalam agenda sosialisasi strategi optimalisasi JKN yang digelar di Graha Pancasila Kota Batu, Jumat (13/3/2026) siang.

Dalam kegiatan tersebut, fokus utama diarahkan pada pemerataan bantuan premi agar benar-benar tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan.

Baca juga: Kris Dayanti Tegaskan Asas Gotong Royong BPJS Kesehatan Tidak Merugikan

Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, Aditya Prasaja mengungkapkan, saat ini masih terdapat ketimpangan dalam struktur kepesertaan JKN di Kota Batu.

Meski tingkat kepesertaan aktif telah mencapai sekitar 80 persen, kontribusi dari segmen peserta mandiri masih tergolong rendah, yakni hanya sekitar 9 persen.

Di sisi lain, masih ada sekitar 9.600 warga yang masuk kategori desil 1–5 atau kelompok masyarakat prasejahtera yang belum memiliki jaminan kesehatan.

“Ini tugas pemerintah untuk mengaktifkan mereka. Kami akan memperbaiki data mana warga yang belum masuk dan mana yang sudah masuk tetapi ternyata berada di desil tinggi atau kategori mampu,” tegas Aditya.

Untuk mendukung program tersebut, Pemkot Batu mengalokasikan anggaran sekitar Rp3 miliar setiap bulan untuk pembayaran premi kesehatan.

Meskipun terdapat sedikit penyesuaian anggaran tahun ini, pemerintah memastikan evaluasi dilakukan secara selektif agar target Universal Health Coverage (UHC) tetap berada di atas angka 80 persen.

Salah satu terobosan yang disiapkan adalah percepatan aktivasi kepesertaan bagi warga tidak mampu yang belum terdaftar.

Bagi masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga 5, aktivasi kartu JKN dapat dilakukan secara cepat, bahkan hanya dalam waktu 24 jam melalui Dinas Kesehatan Kota Batu.

“Jika masuk desil 1 sampai 5 akan langsung kami aktifkan. Untuk desil 6 sampai 10 yang mengalami kondisi darurat, Pemkot tetap hadir membantu, namun sifatnya sementara. Setelah itu mereka harus berpindah ke segmen mandiri karena masuk kategori mampu,” jelasnya.

Aditya juga meminta para kepala desa dan lurah di Kota Batu memahami mekanisme tersebut agar penyaluran bantuan premi kesehatan tidak salah sasaran.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Malang, Erra Widayati mengapresiasi langkah konkret Pemerintah Kota Batu dalam memastikan keberlanjutan program JKN.

Menurutnya, komitmen Pemkot Batu dalam melunasi kewajiban premi tahunan bahkan mengantarkan Kota Batu meraih penghargaan UHC Award 2025.

Meski demikian, Erra juga menyoroti tantangan di lapangan, terutama tingginya angka tunggakan dari peserta segmen mandiri.

Tidak sedikit masyarakat yang membiarkan kepesertaannya tidak aktif karena merasa dapat mengandalkan bantuan pemerintah saat membutuhkan layanan kesehatan.

Sementara di sisi lain, ia menilai langkah Pemkot Batu dalam melakukan pemutakhiran data Penerima Bantuan Iuran (PBI) patut diapresiasi.

Pada Februari lalu, tercatat sebanyak 974 data PBI Jaminan Kesehatan dinonaktifkan karena adanya perubahan status ekonomi.

Selanjutnya pada Maret, terjadi peralihan signifikan sekitar 1.600 peserta yang masuk dalam skema PBI Pemerintah Daerah.

“Pergerakan ini sangat menggembirakan. Di daerah lain mungkin hanya puluhan atau ratusan, tetapi di Kota Batu mencapai ribuan dalam satu bulan. Terima kasih kepada Pemkot Batu atas dukungannya terhadap keberlanjutan program JKN,” pungkas Erra. (**)

Pewarta: Salaka Nahwal Irfan
Editor: Doi Nuri