KOTA BATU, jurnalnusa.com — Wakil Ketua II DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto, menyoroti pentingnya menjaga kenyamanan dan kesejahteraan sosial masyarakat di tengah maraknya pembangunan tempat wisata baru.

Ia mengingatkan, proyek investasi yang tidak dikelola dengan baik berpotensi memicu gesekan sosial hingga konflik horizontal di tengah warga.

Menurutnya, perbedaan pandangan antara kelompok masyarakat yang pro dan kontra terhadap pembangunan harus segera dikelola dengan baik.

Baca juga: Wali Kota Malang Siap Open House, Ini Agenda Resminya

Dalam hal ini, pemerintah daerah diminta hadir sebagai penengah agar konflik tidak berlarut-larut dan mengganggu stabilitas sosial.

“Pemerintah harus hadir untuk duduk bersama di situ. Jadi, kalau perizinannya belum lengkap, ya diproses. Jangan memaksakan beroperasi dulu, ditunda sambil jalan melengkapi berkas,” ujar Ludi, Rabu (8/4/2026).

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan bahwa komunikasi yang transparan serta regulasi yang tegas menjadi kunci utama dalam meredam potensi konflik.

Ia menyayangkan apabila persoalan perizinan maupun dampak pembangunan dibiarkan berkembang liar tanpa kejelasan.

Ludi menilai, pemerintah perlu mengajak seluruh pemangku kepentingan duduk bersama, mulai dari masyarakat, investor hingga pihak terkait lainnya, guna mencari solusi yang adil dan berimbang.

Sementara di sisi lain, ia juga mengajak masyarakat untuk tetap terbuka terhadap masuknya investor.

Menurutnya, sikap terlalu tertutup justru dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa hak-hak masyarakat serta aturan lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) tidak boleh diabaikan.

Investor diminta bersikap kooperatif dalam memenuhi seluruh prosedur hukum dan mematuhi peringatan dari pihak berwenang.

“Pemerintah harus menjadi regulator yang adil dan memastikan semua syarat administratif terpenuhi sebelum operasional dimulai. Masyarakat juga harus diberikan ruang diskusi yang cukup untuk menyampaikan aspirasi tanpa berujung pada benturan sosial,” jelasnya.

Ia optimistis, karakter masyarakat Kota Batu yang komunikatif menjadi modal kuat untuk menjaga kondusivitas daerah, selama semua pihak mengedepankan dialog dan tidak memaksakan kepentingan sepihak.

“Masyarakat Batu itu mudah diajak berbicara. Yang penting dicarikan solusi, bukan menang-menangan, tapi solusi terbaik untuk investor, pemerintah, dan masyarakat,” pungkasnya. (*)

Pewarta: Rendika Rakita Dewa
Editor: Doi Nuri