Loading...

Pengunjung

Alih Fungsi Lahan di Kota Batu Mengkhawatirkan, Dosen ITN Malang Tawarkan Model Kebijakan Berbasis Riset

admin

admin

Rabu, 15 Juli 2026 - 06:58

1716 | Bagikan

Alih Fungsi Lahan di Kota Batu Mengkhawatirkan, Dosen ITN Malang Tawarkan Model Kebijakan Berbasis Riset

admin - Pendidikan

Rabu, 15 Juli 2026 - 06:58 | 1716

Dr Mohammad Reza ST MURP usai dinobatkan sebagai wisudawan terbaik Program Doktor PWK sekaligus lulusan terbaik Program Pascasarjana Universitas Bosowa, Makassar, Sulawesi Selatan. Rabu (15/07/2026). (Humas ITN for JN)

KOTA BATU, jurnalnusa.com — Laju alih fungsi lahan pertanian di Kota Batu, Jawa Timur, dalam satu dekade terakhir menjadi sorotan kalangan akademisi.

Fenomena komodifikasi lahan yang dipicu perkembangan sektor pariwisata dan properti dinilai berpotensi meningkatkan risiko bencana sekaligus mengancam ketahanan pangan jika tidak dikendalikan melalui kebijakan tata ruang yang lebih tegas dan berkelanjutan.

Keprihatinan tersebut disampaikan dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) S-1 Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang, Dr Mohammad Reza ST MURP.

Ia berhasil mengupas persoalan tersebut dalam disertasinya berjudul Model Komodifikasi Lahan Pertanian di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.

Berkat penelitian itu, Reza dinobatkan sebagai wisudawan terbaik Program Doktor PWK sekaligus lulusan terbaik Program Pascasarjana Universitas Bosowa, Makassar, Sulawesi Selatan.

Reza menyelesaikan pendidikan doktoralnya dalam waktu 2 tahun 7 bulan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 4,00.

Saat ditemui di Kampus 1 ITN Malang beberapa waktu lalu, Reza mengatakan pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan agar tidak memicu dampak yang lebih besar.

"Ketika pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan tidak berjalan seimbang, konsekuensi besarnya adalah bencana," ujar dia.

Dalam 10 tahun terakhir, menurut Reza, Kota Batu menghadapi tantangan kebencanaan seperti longsor dan banjir yang menimbulkan kerugian material akibat perubahan tata guna lahan di beberapa kawasan.

"Mendatang, penguatan konsistensi menjaga tata guna lahan serta ketegasan dalam memetakan zona non-pembangunan menjadi kunci utama yang perlu disinergikan bersama," imbuh dia.

Dalam penelitiannya, Reza menjelaskan komodifikasi lahan terjadi ketika lahan pertanian dialihfungsikan karena dinilai lebih menguntungkan secara ekonomi.

Melalui analisis spasial menggunakan metode Cellular Automata–Artificial Neural Network (CA–ANN), ia menemukan adanya pertumbuhan signifikan kawasan permukiman di Kota Batu yang mulai merambah wilayah dengan tingkat kerawanan bencana lebih tinggi.

Menurutnya, kondisi tersebut turut berdampak pada kehidupan petani lokal. Berkurangnya lahan pertanian di kawasan bawah membuat sebagian petani berpindah ke wilayah atas yang berstatus hutan lindung dengan sistem tanam tumpang sari.

Aktivitas tersebut dinilai meningkatkan potensi longsor, terutama saat curah hujan tinggi.
Selain itu, melalui pendekatan Social Network Analysis (SNA), Reza menemukan adanya ketimpangan relasi kekuasaan dalam penguasaan lahan.

Ia menyebut posisi tawar petani lokal semakin lemah karena sebagian besar lahan telah dikuasai pemilik modal dari luar daerah.

Sementara itu, pemerintah daerah dihadapkan pada kebutuhan mengembangkan sektor jasa untuk meningkatkan pendapatan daerah dan membuka lapangan kerja.

Reza menilai kondisi tersebut memerlukan kebijakan yang lebih adaptif agar pengembangan sektor jasa tetap berjalan tanpa mengorbankan keberlanjutan pertanian.

"Pemerintah pusat saat ini sebenarnya sangat fokus pada ketahanan pangan dan swasembada berkelanjutan. Jika alih fungsi lahan seperti Batu ini tidak segera dihentikan, jangan kaget kalau ke depan ketergantungan pangan kita ke luar negeri akan semakin tinggi," katanya.

Sebagai solusi, Reza menawarkan tiga skenario kebijakan melalui System Dynamics Modeling, yakni skenario optimistis dengan mengutamakan perlindungan lingkungan dan pengendalian pembangunan.

Skenario moderat yang menyeimbangkan pembangunan dengan pelestarian lahan, serta skenario pesimistis yang berorientasi pada pembangunan tanpa mempertimbangkan dampak terhadap bencana dan ketahanan pangan.

Ia juga merekomendasikan reformulasi kebijakan tata ruang yang lebih adaptif dan inklusif.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memberikan berbagai insentif bagi petani yang mempertahankan lahan pertanian, seperti keringanan pajak, kepastian ketersediaan pupuk, bantuan bibit unggul, hingga penyediaan teknologi pertanian.

Selain itu, pemanfaatan lahan tidur melalui sistem vertical farming maupun optimalisasi lahan kritis nonlindung bersama Perhutani dinilai dapat menjadi alternatif untuk menjaga produktivitas pertanian.

Sebagai akademisi, Reza berharap hasil risetnya dapat menjadi referensi objektif bagi pemerintah daerah di Malang Raya dalam merumuskan kebijakan tata ruang yang lebih bijaksana.

Ia juga berencana melanjutkan penelitian mengenai relasi kekuasaan dan kepentingan ekonomi dalam pemanfaatan kawasan strategis agar pembangunan vila dan hotel tidak lagi mengancam kawasan tangkapan air maupun lahan pertanian produktif.

"Bagi rekan-rekan dosen dan mahasiswa yang sedang berjuang menyelesaikan studi lanjut, tetaplah konsisten, jeli melihat akar masalah di lapangan, dan mengawinkan metodologi riset secara valid agar mampu melahirkan solusi nyata bagi masyarakat," pungkasnya. (***)

Pewarta: Rendika Rakita
Editor: Doi Nuri