KOTA BATU, jurnalnusa.com — Aliansi Mahasiswa Peduli Lingkungan Malang Raya menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan berbagai kewajiban yang harus dipenuhi pengelola destinasi wisata Mikutopia, khususnya terkait aspek lingkungan dan keselamatan pengunjung.

Penegasan ini disampaikan usai pertemuan intensif bersifat tertutup antara aliansi mahasiswa, Pemerintah Kota Batu, serta manajemen Mikutopia yang digelar di salah satu cafe pada Rabu 8 April 2026 kemarin.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Batu bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Baca juga: Pasca Banjir Lumpur, Wali Kota Batu Ingatkan Komitmen 70 Persen Kawasan Hijau di Tulungrejo Tetap Dipatuhi

Pembina Aliansi Mahasiswa Peduli Lingkungan, Dharma Whisheksa, mengungkapkan bahwa pihaknya menyoroti sejumlah isu krusial, mulai dari kepatuhan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) hingga Analisis Dampak Lalu Lintas (Amdalalin).

“Kami menyoroti mulai dari isu Amdal hingga keselamatan pengunjung. Tadi sudah ada titik terang dari pihak Mikutopia maupun Pemkot yang mengklarifikasi bahwa semua masih dalam tahapan proses,” ujarnya.

Dalam aspek lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu telah mengeluarkan rekomendasi teknis guna mengantisipasi potensi banjir.

Dharma menegaskan, salah satu kewajiban utama yang harus dipenuhi pengelola adalah pembangunan 58 titik pil banjir dalam kurun waktu maksimal satu tahun.

Selain itu, lanjut dia, normalisasi serta pelebaran aliran sungai di sekitar kawasan juga menjadi prioritas. Tak hanya itu, upaya penanganan kemacetan juga menjadi perhatian.

Pihak Mikutopia diwajibkan melakukan pelebaran jembatan di akses masuk, memperluas pintu utama destinasi, serta mengoptimalkan kantong parkir di luar kawasan inti, seperti di wilayah Selecta dan titik lainnya, guna mengurangi beban lalu lintas di jalan protokol.

Dharma juga menyoroti ketidaksesuaian antara luas bangunan dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Berdasarkan hasil pengecekan terakhir pada 6 April 2026, masih diperlukan sejumlah perbaikan agar memenuhi ketentuan yang berlaku.

“Kami akan terus mengawal ini melalui audiensi intensif dengan pihak perizinan,” tegas Dharma.

Ia menambahkan, langkah pengawasan yang dilakukan aliansi bukan untuk menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, melainkan memastikan pembangunan sektor pariwisata tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Aliansi Mahasiswa Peduli Lingkungan Malang Raya pun berkomitmen memantau langsung perkembangan di lapangan, guna memastikan seluruh rekomendasi teknis dijalankan sesuai tenggat waktu yang telah disepakati.

“Targetnya dalam kurun satu tahun semua kekurangan bisa diperbaiki. Dalam waktu dekat juga akan digelar FGD untuk menyinkronkan langkah antara Pemkot dan Mikutopia,” pungkasnya. (*)

Pewarta: Doi Nuri
Editor: Rio Mulyana Badia