KOTA BATU, jurnalnusa.com — Wali Kota Batu, Nurochman, instruksikan langkah mitigasi usai meninjau langsung ke sejumlah titik terdampak banjir luapan dan lumpur di wilayah Kecamatan Batu, Selasa (31/3/2026) pagi.

Hal ini menjadi langkah awal mitigasi untuk mengidentifikasi penyebab banjir yang melanda kawasan Banyuning, Kali Krecek, hingga Kampung Besta.

Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, luapan tertinggi terjadi di aliran Kali Krecek. Meski tidak ditemukan longsor besar, air yang mengalir ke permukiman warga membawa material lumpur yang diduga berasal dari lahan pertanian di wilayah hulu.

Baca juga: Kumpul Kebo di Rumah Kos Dinilai Cederai Norma Kesusilaan, Pemkot Malang Perketat Pengawasan

Selain itu, rombongan juga meninjau kawasan Gandar, di mana derasnya arus air mengakibatkan kerusakan infrastruktur berupa tergerusnya lapisan aspal jalan sepanjang kurang lebih 50 meter.

Wali Kota yang akrab disapa Cak Nur tersebut menyebut pertemuan arus dengan debit air tinggi menjadi pemicu utama kerusakan tersebut.

Dalam arahannya, Nurochman menegaskan bahwa persoalan utama banjir lumpur ini terletak pada alih fungsi lahan di kawasan dataran tinggi.

Ia menyebut banyak lahan yang sebelumnya berupa hutan atau perkebunan apel kini berubah menjadi lahan pertanian sayur.

“Isunya tetap sama, alih fungsi lahan sangat membahayakan bagi masyarakat kita. Ke depan harus ada langkah konkret dan komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan para petani,” tegasnya saat berada di Kampung Besta.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti praktik pertanian sayur yang belum menerapkan teknik konservasi tanah seperti terasering atau gulutan yang sesuai.

Kondisi tersebut dinilai memperparah erosi saat hujan deras, sehingga material lumpur mudah terbawa ke kawasan permukiman.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Batu akan segera melakukan koordinasi lintas sektor guna merumuskan langkah penanganan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Nurochman juga mengeluarkan instruksi tegas kepada para penggarap lahan, khususnya yang berada di bawah naungan Perhutani maupun skema Perhutanan Sosial dari Kementerian Kehutanan, agar mematuhi aturan yang berlaku.

“Tolong perjanjian ini dijadikan pedoman. Jika ada larangan penebangan tanaman tegakan atau pohon, harus dipatuhi. Jangan hanya berpikir jangka pendek demi hasil panen cepat, tetapi mengorbankan keselamatan masyarakat luas,” tegasnya.

Melalui langkah mitigasi ini, Pemkot Batu berharap dapat menekan risiko bencana serupa serta mendorong praktik pengelolaan lahan yang lebih berkelanjutan demi menjaga keselamatan lingkungan dan masyarakat. (*)

Pewarta: Rendika Rakita Dewa
Editor: Doi Nuri