Kota Malang, JN — Keluarga besar DPC PDI Perjuangan Kota Malang menggelar acara buka puasa bersama serta pembagian bingkisan Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M.

Acara ini dihadiri oleh jajaran pengurus DPC, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang, PAC, ranting, anak ranting, badan dan sayap partai, serta Satgas Cakra Buana. 

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang, Made Riandiana Kartika SE MM, menyampaikan bahwa acara ini merupakan kegiatan internal yang dilakukan secara gotong royong.

Baca juga: PPK Junrejo Rampungkan Penghitungan Suara Pilkada 2024 di Kota Batu

Tentunya dilakukan oleh seluruh kader partai, mulai dari DPR RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kota Malang bersama DPC.

Total bingkisan yang dibagikan kepada struktur internal partai mencapai 2.500 paket. 

“Kami harapkan seluruh kader tetap solid dan terus melakukan konsolidasi internal di masing-masing tingkatan. Intinya, kita harus tetap berada di tengah masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan mereka, terutama di tengah kebijakan-kebijakan yang saat ini dirasa memberatkan masyarakat,” ujar Made Riandiana Kartika. 

Ia menyoroti berbagai isu yang menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Malang, di antaranya persiapan tahun ajaran baru agar warga Kota Malang tidak kesulitan mencari sekolah.

Selain itu, fraksi juga telah mengusulkan pokok-pokok pikiran (pokir) yang didapat dari masyarakat agar bisa diperjuangkan dalam kebijakan pemerintah daerah. 

Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Made juga menyinggung permasalahan kenaikan harga dan kelangkaan kebutuhan pokok, termasuk LPG dan bahan bakar minyak (BBM).

Ia menegaskan bahwa anggaran stabilisasi harga yang telah disetujui DPRD Kota Malang harus benar-benar tepat sasaran dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya segelintir pihak. 

“Banyak laporan yang kami terima mengenai pengurangan ukuran bahan pokok oleh produsen nakal, mulai dari minyak tanah, minyak goreng, hingga beras. Kami akan meminta struktur partai untuk memberikan masukan agar pemerintah kota, melalui Satpol PP dan dinas terkait, bisa menindak tegas pelaku kecurangan ini,” tegasnya. 

Selain itu, Made juga menyoroti persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang dinilai amburadul akibat tidak sinkronnya koordinasi antara Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Diskorapar) dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). 

“Persiapan venue Porprov ini bermasalah karena tidak melibatkan KONI dan cabang olahraga. Contohnya, venue panjat tebing yang bahkan ditolak oleh atlet untuk digunakan latihan karena dinilai membahayakan,” jelasnya. 

Ia menegaskan bahwa jika pihak ketiga yang bertanggung jawab atas pembangunan venue tidak mampu melakukan perbaikan, maka permasalahan ini harus segera ditindaklanjuti oleh aparat terkait agar fasilitas yang disiapkan benar-benar layak digunakan. 

Acara buka bersama ini menjadi momentum konsolidasi internal bagi DPC PDI Perjuangan Kota Malang untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat dan memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai harapan rakyat. (*) 

Pewarta : Zara Putri Islamia Aiska
Editor : Doi Nuri