Loading...

Pengunjung

Isu Kelangkaan LPG Menjadi Bahasan Abu Bakar saat Serap Aspirasi Masyarakat

admin

admin

Kamis, 20 Februari 2025 - 02:12

1343 | Bagikan

Isu Kelangkaan LPG Menjadi Bahasan Abu Bakar saat Serap Aspirasi Masyarakat

admin - Politik

Kamis, 20 Februari 2025 - 02:12 | 1343

Agenda Serap Aspirasi Anggota DPRD Kota Malang dari Sekretariat Komisi B Abu Bakar. Kamis, (20/2/2025). (Zara/JN)

Kota Malang, JN – Anggota DPRD Kota Malang dari Sekretariat Komisi B, Abu Bakar menggelar reses serap aspirasi atau reses di Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun.

Acara ini dihadiri oleh masyarakat sekitar yang menyampaikan berbagai permasalahan, termasuk isu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan kelangkaan LPG 3 kg. 

Dalam pertemuan tersebut, Abu Bakar menegaskan bahwa Perpres 1/2025 tidak berdampak signifikan terhadap masyarakat.

"Banyak framing yang mengatakan Perpres ini akan memangkas anggaran pendidikan dan kesehatan, tetapi kami pastikan tidak ada dampak seperti itu," ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu yang mencoba memanfaatkan isu ini. 

Terkait kelangkaan LPG 3 kg, Abu Bakar memastikan bahwa stok aman hingga Idul Fitri mendatang pada bulan April 2025

"Kami dari Komisi B sudah sidak ke PT Pertamina, Insya Allah tidak ada kelangkaan. Namun, yang masih menjadi perhatian adalah harga eceran tertinggi (HET) gas melon yang seharusnya Rp16.000 tetapi masih dijual Rp18.000 di beberapa tempat," tambahnya. 

Dalam serap aspirasi ini, masyarakat juga menyampaikan berbagai masalah, seperti banjir, zonasi pendidikan, program Indonesia Pintar (PIP), hingga pelayanan PDAM.

Salah satu temuan yang disoroti adalah adanya laporan warga RW 3 terkait permasalahan PDAM sejak 2020 yang baru bisa terselesaikan setelah adanya dorongan dari DPRD. 

Menanggapi kebijakan efisiensi anggaran, Abu Bakar menjelaskan bahwa efisiensi lebih difokuskan pada perjalanan dinas dan alat tulis kantor (ATK), bukan sektor pendidikan atau kesehatan.

Abu Bakar juga memastikan bahwa pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD masih aman, meskipun realisasinya baru akan terjadi pada 2026. 

"Kami hanya berharap tidak ada kendala saat proses realisasi nanti," katanya. 

Isu renovasi Pasar Besar yang mendapat penolakan dari 85,71% pedagang juga menjadi perhatian.

Abu Bakar mengakui adanya komunikasi dengan pihak terkait, namun masih ada perbedaan pendapat.

"Kami di Komisi B terus memantau perkembangan ini dan akan berkoordinasi lebih lanjut," jelasnya. 

Menjelang Ramadan, ia berharap warga memanfaatkan momen reses ini untuk menyampaikan aspirasi dengan maksimal.

Ia juga akan memberikan kontak stafnya agar masyarakat lebih mudah berkomunikasi terkait keluhan mereka.

Terkait harga bahan pokok, ia menyebut Presiden telah mengeluarkan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan adanya tunjangan hari raya (THR) bagi masyarakat pada bulan Maret. 

"Dalam satu tahun, ada tiga kali reses. Manfaatkan dengan baik untuk menyampaikan permasalahan yang ada," pesannya. 

Acara reses ini diakhiri dengan sesi makan bersama dan diskusi lebih lanjut antara warga dan Abu Bakar beserta timnya. (*)

Pewarta : Zara Putri Islamia Aiska
Editor : Doi Nuri